Duta sudah masuk keseluruh sendi- sendi kehidupan

 

 

Duta Parlemen Remaja 2017 Nusa Tenggara Barat 01

 

 

 

Paradigma kehidupan masyarakat saat ini, Narkoba atau
narkotika
psikotropika dan
zat
adiktif merupakan senyawa kimia yang berbahaya dan
terlarang
 yang  sangat  populer
 dikalangan  generasi  muda
 berbagai
 bangsa. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan suatu bangsa, secara nasional
menyatakan perang terhadap narkoba dengan membentuk aturan hukum
untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba ini.
Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi
rujukan berkaitan dengan
Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sanksi Pidana dalam
UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi
Pidana Mati, yaitu dalam
Pasal
114 ayat (2) berbunyi
: “Dalam hal perbuatan menawarkan
 untuk
 dijual,  menjual,
 membeli,  menjadi  perantara
 jual  beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi
1kg atau melebihi
5 batang pohon atau
dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku pidana dengan pidana mati”.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati
contohnya diatur dalam Pasal 114, 115, 118, 119 yang disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan ini sudah masuk keseluruh
sendi- sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten
diterapkan di negara kita. Akan tetapi, meskipun Pidana
Mati sudah dijatuhkan, penegakakkan hukum atas putusan tersebut terkesan
lamban sehingga para terpidana masih tetap hidup dan menjalankan
kejahatannya meskipun  dalam  Lembaga
 Permasyarakatan  (LAPAS).  Hal  ini  membuktikan
masih lemahnya penegakkan hukum dalam
kasus-kasus ini. Seperti kasus
penangkapan pemilik pabrik narkotika di Surabaya Hengky Gunawan. Mahkamah
Agung  (MA)
 menganulir  vonis
 mati  walaupun  ia
 terbukti  memproduksi  dan

 

mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Pada Pengadilan Negeri (PN)
menjatuhkan hukuman 15 tahun
penjara, ditingkat banding, pengadilan tinggi Surabaya memberatkan hukuman menjadi 18 tahun, ditingkat kasasi   hukuman dimaksimalkan  menjadi
 hukuman
 mati.   Namun
 dalam  putusan
 Peninjauan Kembali (PK), Hengki hanya dihukum 15 tahun penjara dengan dalih melanggar
konstitusi (kompas.com)

Melihat problematika yang terjadi
diatas, penulis memberikan solusi alternatif yakni adanya penguatan implementasi penegakkan hukum pasal 114
ayat  (2)
 UU
 No.
 35
 Tahun  2009  melalui  pembentukan  pasal  tentang  UU
Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28A dalam
rangka
Indonesia Bebas Narkoba 2020 sebagai produk keberhasilan parlemen.

 

 

Dasar  Hukum
 dan  Konsep  Pemidanaan
 terhadap  Pengguna  dan

 

Pengedar Narkoba menurut Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika

 

Setelah Indonesia merdeka, diadakan penataan dalam perundang-undangan
nasional.   Undang-undang   yang   lahir   pada   jaman   kemerdekaan   mengenai
Narkotika  adalah Undang-Undang  No. 9 Tahun 
1976. Cakupan dan substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini lebih luas dengan disertai ancaman pidana
yang lebih berat. Seiring
perkembangan jaman yang maju, Undang-Undang ini
dianggap sudah
tidak dapat menampung situasi kejahatan yang ada, dimana
kejahatan narkotika sudah merupakan transnasional crime, maka dibentuklah Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang yang bersinergi dengan ini yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku
 tindak
 pidana  narkotika.  Pemidanaan  dapat
 diartikan  sebagai  sebagai
sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Pasal
UU Narkotika dan
UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Tapi
dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika.

 

Pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam
terminologis hukum
dikategorikan  sebagai pelaku, akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik “pelaku  dan/atau  korban”.  Selaku  korban,
 maka  “pengguna”  narkoba  adalah warga negara yang  harus dilindungi, dihormati hak-haknya baik dalam proses
hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.

Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan
umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu untuk menjatuhkan
pidana tahap seseorang yang telah
melakukan suatu tindak pidana.
Secara khusus dalam
UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap pengguna narkotika dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.

 

 

Dilematika Penegakkan Hukum terhadap Kasus
Pidana Narkotika

 

Penegakkan hukum dalam kaitan penulisan ini adalah bukan hanya dari
sisi penegakkan hukum pidana saja, melainkan juga dari
penegakkan hak asasi
manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa pengedar Narkoba merupakan
suatu tindak pidana yang
tentunya akan berakibat hukum sesuai
dengan yang dinyatakan dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek hak asasi
manusia, pengedar Narkoba dapat dikatakan
telah merusak generasi
muda
karena dengan Narkoba hak asasi manusia yang dimiliki
oleh generasi muda akan terampas.

Penegakkan hukum suatu isitilah khas Indonesia  yang diterima sebagai
konotasi penerapan undang-undang. Secara positif, makna kekuasaan merupakan kekuatan  yang
 menggerakkan  elemen  masyarakat  berada  dalam
 lingkungan tatanan hidup bersama. Kekuasaan dalam proses penegakkan hukum dimaksudkan melaksanakan atau  
menerapkan   hukum atas dasar   kekuasaan yang diberikan
oleh hukum dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum. Makna
penegakkan hukum sebagai suatu proses selain  penyelenggaraaan hukum juga
sebagai penerapan hukum
yang pada hakekatnya merupakan
penerapan
diskresi
menyangkut  keputusan  yang
 tidak  diatur
 secara  ketat
 oleh  kaedah  peraturan hukum,
 melainkan  sebagai
 tindakan
 yang  sah  dengan  unsur
 berada
 diantara hukum dan etika. Dengan kata lain, penerapan hukuman mati menurut UU No. 35

 

Tahun  2009  Pasal 
114  ayat
 (2)
 adalah
 langkah
 yang  tepat
 dan  nyata
 dalam memutuskan dan mematikan pergerakan pengedaran Narkoba di negeri ini.

Hukuman mati merupakan hukum yang tua dan paling kontroversial diseluruh dunia, menjadi pemikiran bagi
kaum moralis, teologi, falsafah undang-
undang, sosiologi, psikiatris, kriminolog, dahulu masa kini
maupun yang akan
datang. Menurut Posman Hutapea pelaksanaan hukuman mati dalam perspektif
kemanusiaan dan
peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Sedangkan menurut Lili
Rasjidi bahwa hukuman mati
dianggap melanggar   HAM   untuk   hidup.   Kini,   ramai   negara-negara   didunia   telah menghapus hukuman mati. Dan pada saat Permohonan Pengajuan Pasal Hukuman mati dalam UU No. 22 Tahun 1997 jo UU No. 35 Tahun 2009 diajukan kepada
dua Warga Negara Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang
masuk dalam Bali Nine yang dihukum mati di Nusakambangan, Jawa Tengah karena  dalam usaha
 menyelundupkan
 heroin  seberat  8,2 kg 
dari Indonesia  ke Australia (bbc.com). Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gelar perkara
ini
terbagi
dua yaitu enam hakim orang hakim menyetujui hukuman mati bagi
mereka sedangkan
tiga hakim lainnya Laica Marzuki, Achmad Roestandi, dan Maruarar Siahaan, menyebelahi permohonan
agar Pasal hukuman itu patut dikatakan sebagai tidak sah.

Jika kita melihat akibat dari narkoba, pantaskah hukuman mati bagi para pengedar ditiadakan, padahal banyak generasi
muda bangsa yang terampas Hak Asasi Manusianya akibat dari zat tersebut. Akhirnya menjadi generasi yang lemah dan tak berguna serta sakit luar dan dalam dirinya , sehingga merasa pada dirinya
hak kemanusiaan terasa tak berada. Bisa dibayangkan apabila dengan keadaan generasi muda demikian itu diharapkan menjadi
tulang punggung penerus bangsa.
Sudah sepantasnya hukuman mati diterapkan, mengingat dampaknya yang begitu

luas.

 

Melihat hal tersebut, disinilah peran
parlemen sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan Undang-Undang dibutuhkan agar mampu
menghasilkan
produk
yang berkualitas dan berkuantitas, sehingga dapat menciptakan Indonesia Bebas Narkoba ditahun yang akan datang.   Produk yang dimaksudkan disini adalah sebuah pasal yang menerangkan bahwa hukuman mati

 

tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh
UUD
1945. Pakar hukum pidana  Universitas Sumatera Utara Dr. Mahmud  Mulyadi
 menjelaskan bahwa
hukuman
 mati  tidak  bertentangan  dengan
 UUD  1945  serta  terkait
 dengan Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, hak untuk hidup juga diakui sebagai
hak setiap orang. Hanya Allah yang berhak menentukan hdiup matinya seseorang, cara hidup seseorang dan
matinya itu, hanya dia sendiri
yang tentukan. Artinya
penjahat narkotika, memilih cara mati
dengan hukuman mati
karena telah melakukan kejahatan secara sadar akan hukuman yang akan dijatuhkan.

 

 

Kesimpulan

 

Penegakkan hukum  hakekatnya
 suatu tahapan pewujudan  tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan adanya, maka proses tersebut harus melibatkan para
pembuat UU (parlemen), pelaksana hukum (aparat penegak hukum) dan masyarakat. Penegakkan hukum dalam pemberantasan narkoba suatu diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat  (2) yakni dengan menerapkan sanksi
pidana mati. Dan sejatinya hukuman mati
bagi para pengedar narkoba tidak
bertentangan
dengan UUD 1945 yang mengatur hak hidup seseorang, menimbang akibat dari perbuatan kejahatan yang begitu memprihatinkan bagi kelangsungan
hidup bangsa dan masyarakat luas.

 

 

Saran

 

Sebagai tugas bersama antara pihak pemerintah dan masyarakat, sudah seharusnya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat lainnya terutama generasi
muda
yang akan menjadi tulang punggung penerus bangsa kedepannya. Dan semoga pihak pemerintah, terkhususkan kepada pihak parlemen agar mampu menghasilkan pasal yang menjelaskan tentang hukuman bagi pengedar narkoba
tidak bertentangan
dengan hak hidup yang dijamin oleh
UUD
1945 yang ada pada
UU No. 34 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (2).

 

Daftar Pustaka

 

 

 

Aruro, Piktor. 2016. Hukuman Mati Bagi Pengedar
Narkotika Dalam
Konteks UU No. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009. Universitas
Sam Ratulangi : Fakultas
Hukum. Lex Administratum, Vol.IV/No.3/Mar/2016.

Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. 2016. Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Pada Kelompok
Pelajar dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun

2016. Jakarta : PUSLITDA BNN.

 

BBC
Indonesia. 2016. Indonesia akan kembali
lakukan eksekusi
hukuman mati. Bersumber dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/16

0428_indonesia_eksekusi_mati. Dilihat tanggal 15 Agustus

 

2017.

 

Detiksnews. 2012. Komnas
HAM
Dukung Pembatalan
Vonis Mati Bagi Pemilik Pabrik Ekstasi. Bersumber dari https://m.detik.com/news/berita/d-2053101/komnas-ham-
dukung-pembatalan-vonis-mati-bagi-pemilik-pabrik-
ekstasi. Dilihat tanggal 12 Agustus 2017.

Fajar Nugroho, Tri. 2016. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku 
 Pengedar 
 Narkotika. 
 Universitas   Lampung   : Fakultas Hukum.

Farhana Zakiya, Anne. 2016. Mengapa Eksekusi Mati Bagi Gembong Narkoba Itu Perlu?.
 Bersumber dari http://jabar.bnn.go.id/artikel/mengapa-eksekusi-mati-bagi- gembong-narkoba-itu-perlu. Dilihat tanggal 13 Agustus

2017.

 

Ferawati. 2015. Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika. Universitas
Riau :
Fakultas Hukum. Vol.4 No.3 September 2014-Januari

 

2015.

 

Humanis Warta Hak Asasi Manusia. 2014. Hak Hidup vs
Hukuman Mati. Jakarta Selatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Vol. 2 Tahun X Desember 2014 ISSN

1412-3916.

 

Ikhwan Adabi, Muhammad. 2015. Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Kurir
Narkotika Dalam Tinjauan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika (studi
putusan pengaddilan negeri Kebumen perkara Nomor

139/Pid.B/2010/PN.Kbm). Universitas Sumatera Utara :
Fakultas
Hukum.

Kompas.com. 2012. Hengky Gunawan Dibebaskan, MA Dianggap Inkonsisten. Bersumber dari http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17592829/ hengky.gunawan.dibebaskan.ma.dianggap.inkonsisten. Dilihat tanggal 12 Agustus 2017.

Ma’ruf, Arifin. 2015. Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan
Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

: Fakultas Syari’ah dan Hukum. Vol.1, No.2, Juni 2015. Midian Manurung, Irwan. 2013. Dasar
Pertimbangan Hakim

Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak PidanamNarkotika. Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Fakultas Hukum.

 

 

Peraturan Perundang-Undangan

 

Undang-Undang Dasar 1945

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 

 

Duta Parlemen Remaja 2017 Nusa Tenggara Barat 01

 

 

 

Paradigma kehidupan masyarakat saat ini, Narkoba atau
narkotika
psikotropika dan
zat
adiktif merupakan senyawa kimia yang berbahaya dan
terlarang
 yang  sangat  populer
 dikalangan  generasi  muda
 berbagai
 bangsa. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan suatu bangsa, secara nasional
menyatakan perang terhadap narkoba dengan membentuk aturan hukum
untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba ini.
Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi
rujukan berkaitan dengan
Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sanksi Pidana dalam
UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi
Pidana Mati, yaitu dalam
Pasal
114 ayat (2) berbunyi
: “Dalam hal perbuatan menawarkan
 untuk
 dijual,  menjual,
 membeli,  menjadi  perantara
 jual  beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi
1kg atau melebihi
5 batang pohon atau
dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku pidana dengan pidana mati”.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati
contohnya diatur dalam Pasal 114, 115, 118, 119 yang disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan ini sudah masuk keseluruh
sendi- sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten
diterapkan di negara kita. Akan tetapi, meskipun Pidana
Mati sudah dijatuhkan, penegakakkan hukum atas putusan tersebut terkesan
lamban sehingga para terpidana masih tetap hidup dan menjalankan
kejahatannya meskipun  dalam  Lembaga
 Permasyarakatan  (LAPAS).  Hal  ini  membuktikan
masih lemahnya penegakkan hukum dalam
kasus-kasus ini. Seperti kasus
penangkapan pemilik pabrik narkotika di Surabaya Hengky Gunawan. Mahkamah
Agung  (MA)
 menganulir  vonis
 mati  walaupun  ia
 terbukti  memproduksi  dan

 

mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Pada Pengadilan Negeri (PN)
menjatuhkan hukuman 15 tahun
penjara, ditingkat banding, pengadilan tinggi Surabaya memberatkan hukuman menjadi 18 tahun, ditingkat kasasi   hukuman dimaksimalkan  menjadi
 hukuman
 mati.   Namun
 dalam  putusan
 Peninjauan Kembali (PK), Hengki hanya dihukum 15 tahun penjara dengan dalih melanggar
konstitusi (kompas.com)

Melihat problematika yang terjadi
diatas, penulis memberikan solusi alternatif yakni adanya penguatan implementasi penegakkan hukum pasal 114
ayat  (2)
 UU
 No.
 35
 Tahun  2009  melalui  pembentukan  pasal  tentang  UU
Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28A dalam
rangka
Indonesia Bebas Narkoba 2020 sebagai produk keberhasilan parlemen.

 

 

Dasar  Hukum
 dan  Konsep  Pemidanaan
 terhadap  Pengguna  dan

 

Pengedar Narkoba menurut Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika

 

Setelah Indonesia merdeka, diadakan penataan dalam perundang-undangan
nasional.   Undang-undang   yang   lahir   pada   jaman   kemerdekaan   mengenai
Narkotika  adalah Undang-Undang  No. 9 Tahun 
1976. Cakupan dan substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini lebih luas dengan disertai ancaman pidana
yang lebih berat. Seiring
perkembangan jaman yang maju, Undang-Undang ini
dianggap sudah
tidak dapat menampung situasi kejahatan yang ada, dimana
kejahatan narkotika sudah merupakan transnasional crime, maka dibentuklah Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang yang bersinergi dengan ini yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku
 tindak
 pidana  narkotika.  Pemidanaan  dapat
 diartikan  sebagai  sebagai
sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Pasal
UU Narkotika dan
UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Tapi
dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika.

 

Pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam
terminologis hukum
dikategorikan  sebagai pelaku, akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik “pelaku  dan/atau  korban”.  Selaku  korban,
 maka  “pengguna”  narkoba  adalah warga negara yang  harus dilindungi, dihormati hak-haknya baik dalam proses
hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.

Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan
umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu untuk menjatuhkan
pidana tahap seseorang yang telah
melakukan suatu tindak pidana.
Secara khusus dalam
UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap pengguna narkotika dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.

 

 

Dilematika Penegakkan Hukum terhadap Kasus
Pidana Narkotika

 

Penegakkan hukum dalam kaitan penulisan ini adalah bukan hanya dari
sisi penegakkan hukum pidana saja, melainkan juga dari
penegakkan hak asasi
manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa pengedar Narkoba merupakan
suatu tindak pidana yang
tentunya akan berakibat hukum sesuai
dengan yang dinyatakan dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek hak asasi
manusia, pengedar Narkoba dapat dikatakan
telah merusak generasi
muda
karena dengan Narkoba hak asasi manusia yang dimiliki
oleh generasi muda akan terampas.

Penegakkan hukum suatu isitilah khas Indonesia  yang diterima sebagai
konotasi penerapan undang-undang. Secara positif, makna kekuasaan merupakan kekuatan  yang
 menggerakkan  elemen  masyarakat  berada  dalam
 lingkungan tatanan hidup bersama. Kekuasaan dalam proses penegakkan hukum dimaksudkan melaksanakan atau  
menerapkan   hukum atas dasar   kekuasaan yang diberikan
oleh hukum dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum. Makna
penegakkan hukum sebagai suatu proses selain  penyelenggaraaan hukum juga
sebagai penerapan hukum
yang pada hakekatnya merupakan
penerapan
diskresi
menyangkut  keputusan  yang
 tidak  diatur
 secara  ketat
 oleh  kaedah  peraturan hukum,
 melainkan  sebagai
 tindakan
 yang  sah  dengan  unsur
 berada
 diantara hukum dan etika. Dengan kata lain, penerapan hukuman mati menurut UU No. 35

 

Tahun  2009  Pasal 
114  ayat
 (2)
 adalah
 langkah
 yang  tepat
 dan  nyata
 dalam memutuskan dan mematikan pergerakan pengedaran Narkoba di negeri ini.

Hukuman mati merupakan hukum yang tua dan paling kontroversial diseluruh dunia, menjadi pemikiran bagi
kaum moralis, teologi, falsafah undang-
undang, sosiologi, psikiatris, kriminolog, dahulu masa kini
maupun yang akan
datang. Menurut Posman Hutapea pelaksanaan hukuman mati dalam perspektif
kemanusiaan dan
peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Sedangkan menurut Lili
Rasjidi bahwa hukuman mati
dianggap melanggar   HAM   untuk   hidup.   Kini,   ramai   negara-negara   didunia   telah menghapus hukuman mati. Dan pada saat Permohonan Pengajuan Pasal Hukuman mati dalam UU No. 22 Tahun 1997 jo UU No. 35 Tahun 2009 diajukan kepada
dua Warga Negara Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang
masuk dalam Bali Nine yang dihukum mati di Nusakambangan, Jawa Tengah karena  dalam usaha
 menyelundupkan
 heroin  seberat  8,2 kg 
dari Indonesia  ke Australia (bbc.com). Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gelar perkara
ini
terbagi
dua yaitu enam hakim orang hakim menyetujui hukuman mati bagi
mereka sedangkan
tiga hakim lainnya Laica Marzuki, Achmad Roestandi, dan Maruarar Siahaan, menyebelahi permohonan
agar Pasal hukuman itu patut dikatakan sebagai tidak sah.

Jika kita melihat akibat dari narkoba, pantaskah hukuman mati bagi para pengedar ditiadakan, padahal banyak generasi
muda bangsa yang terampas Hak Asasi Manusianya akibat dari zat tersebut. Akhirnya menjadi generasi yang lemah dan tak berguna serta sakit luar dan dalam dirinya , sehingga merasa pada dirinya
hak kemanusiaan terasa tak berada. Bisa dibayangkan apabila dengan keadaan generasi muda demikian itu diharapkan menjadi
tulang punggung penerus bangsa.
Sudah sepantasnya hukuman mati diterapkan, mengingat dampaknya yang begitu

luas.

 

Melihat hal tersebut, disinilah peran
parlemen sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan Undang-Undang dibutuhkan agar mampu
menghasilkan
produk
yang berkualitas dan berkuantitas, sehingga dapat menciptakan Indonesia Bebas Narkoba ditahun yang akan datang.   Produk yang dimaksudkan disini adalah sebuah pasal yang menerangkan bahwa hukuman mati

 

tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh
UUD
1945. Pakar hukum pidana  Universitas Sumatera Utara Dr. Mahmud  Mulyadi
 menjelaskan bahwa
hukuman
 mati  tidak  bertentangan  dengan
 UUD  1945  serta  terkait
 dengan Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, hak untuk hidup juga diakui sebagai
hak setiap orang. Hanya Allah yang berhak menentukan hdiup matinya seseorang, cara hidup seseorang dan
matinya itu, hanya dia sendiri
yang tentukan. Artinya
penjahat narkotika, memilih cara mati
dengan hukuman mati
karena telah melakukan kejahatan secara sadar akan hukuman yang akan dijatuhkan.

 

 

Kesimpulan

 

Penegakkan hukum  hakekatnya
 suatu tahapan pewujudan  tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan adanya, maka proses tersebut harus melibatkan para
pembuat UU (parlemen), pelaksana hukum (aparat penegak hukum) dan masyarakat. Penegakkan hukum dalam pemberantasan narkoba suatu diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat  (2) yakni dengan menerapkan sanksi
pidana mati. Dan sejatinya hukuman mati
bagi para pengedar narkoba tidak
bertentangan
dengan UUD 1945 yang mengatur hak hidup seseorang, menimbang akibat dari perbuatan kejahatan yang begitu memprihatinkan bagi kelangsungan
hidup bangsa dan masyarakat luas.

 

 

Saran

 

Sebagai tugas bersama antara pihak pemerintah dan masyarakat, sudah seharusnya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat lainnya terutama generasi
muda
yang akan menjadi tulang punggung penerus bangsa kedepannya. Dan semoga pihak pemerintah, terkhususkan kepada pihak parlemen agar mampu menghasilkan pasal yang menjelaskan tentang hukuman bagi pengedar narkoba
tidak bertentangan
dengan hak hidup yang dijamin oleh
UUD
1945 yang ada pada
UU No. 34 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (2).

 

Daftar Pustaka

 

 

 

Aruro, Piktor. 2016. Hukuman Mati Bagi Pengedar
Narkotika Dalam
Konteks UU No. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009. Universitas
Sam Ratulangi : Fakultas
Hukum. Lex Administratum, Vol.IV/No.3/Mar/2016.

Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. 2016. Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Pada Kelompok
Pelajar dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun

2016. Jakarta : PUSLITDA BNN.

 

BBC
Indonesia. 2016. Indonesia akan kembali
lakukan eksekusi
hukuman mati. Bersumber dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/16

0428_indonesia_eksekusi_mati. Dilihat tanggal 15 Agustus

 

2017.

 

Detiksnews. 2012. Komnas
HAM
Dukung Pembatalan
Vonis Mati Bagi Pemilik Pabrik Ekstasi. Bersumber dari https://m.detik.com/news/berita/d-2053101/komnas-ham-
dukung-pembatalan-vonis-mati-bagi-pemilik-pabrik-
ekstasi. Dilihat tanggal 12 Agustus 2017.

Fajar Nugroho, Tri. 2016. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku 
 Pengedar 
 Narkotika. 
 Universitas   Lampung   : Fakultas Hukum.

Farhana Zakiya, Anne. 2016. Mengapa Eksekusi Mati Bagi Gembong Narkoba Itu Perlu?.
 Bersumber dari http://jabar.bnn.go.id/artikel/mengapa-eksekusi-mati-bagi- gembong-narkoba-itu-perlu. Dilihat tanggal 13 Agustus

2017.

 

Ferawati. 2015. Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika. Universitas
Riau :
Fakultas Hukum. Vol.4 No.3 September 2014-Januari

 

2015.

 

Humanis Warta Hak Asasi Manusia. 2014. Hak Hidup vs
Hukuman Mati. Jakarta Selatan : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Vol. 2 Tahun X Desember 2014 ISSN

1412-3916.

 

Ikhwan Adabi, Muhammad. 2015. Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Kurir
Narkotika Dalam Tinjauan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika (studi
putusan pengaddilan negeri Kebumen perkara Nomor

139/Pid.B/2010/PN.Kbm). Universitas Sumatera Utara :
Fakultas
Hukum.

Kompas.com. 2012. Hengky Gunawan Dibebaskan, MA Dianggap Inkonsisten. Bersumber dari http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17592829/ hengky.gunawan.dibebaskan.ma.dianggap.inkonsisten. Dilihat tanggal 12 Agustus 2017.

Ma’ruf, Arifin. 2015. Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan
Terhadap Konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

: Fakultas Syari’ah dan Hukum. Vol.1, No.2, Juni 2015. Midian Manurung, Irwan. 2013. Dasar
Pertimbangan Hakim

Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak PidanamNarkotika. Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Fakultas Hukum.

 

 

Peraturan Perundang-Undangan

 

Undang-Undang Dasar 1945

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out