1.1 dengan melihat angka terakhir dari nomor polisi

1.1  Latar Belakang MasalahSaatini Indonesia masih menjadi negara berkembang. Permasalahan yang terjadi dinegara berkembang tentu lebih rumit dibandingkan dengan negara maju.

Kesenjangan sosial, pertumbuhan penduduk yang pesat, minimnya sarana danprasana yang menunjang pembangunan, serta masalah yang paling sering terjadi diberbagai kota-kota besar seperti Jakarta, yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetanmerupakan permasalahan yang sudah tidak asing, karena kemacetan telah menjadimasalah kronis yang terjadi di Jakarta. Kemacetan di Jakarta bukan hanyaterjadi pada jam-jam tertentu atau rushhour, seperti pagi hari saat jam berangkat kantor dan di sore hari saat jampulang kantor. Tetapi kemcaetan nyaris terjadi sepanjang hari dan di berbagaititik ruas jalan di Jakarta.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kemacetandapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi. Jika terjadi kemacetan yangberkepanjangan maka akan terjadi pemborosan bahan bakar karena kendaraan akanlebih banyak menggunakan bahan bakar tersebut. kemacetan juga membuat kerugiandari segi waktu, ketika kemacetan terjadi maka waktu tempuh perjalanan akanlebih lama daripada biasanya. Faktor-faktorseperti pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat tetapi tidak diimbangindengan perluasan jalan yang ada, banyaknya jalan di Jakarta yang memilikifungsi lain seperti melakukan kegiatan ekonomi pedagang kaki lima dan tataruang yang tidak optimal menyebabkan kemacetan di Jakarta sampai saat ini masihbelum dapat terselesaikan. Volumetinggi kendaraan pribadi yang ada di ruas jalan membuat kemacetan di Jakartasemakin parah, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat Jakarta memilihmenggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum ketika hendakmelakukan aktivitas.

 Kebijakanganjil genap merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan kemacetan diJakarta. Kebijakan ini membatasi jumlah kendaraan bermotor dengan melihat angkaterakhir dari nomor polisi kendaraan.  Denganpenerapan kebijakan ganjil genap, masyarakat secara tidak langsung dipaksa olehpemerintah untuk menggunakan transportasi umum ketika ingin melewati ruas jalanyang terkena sistem ganjil genap. Sistemganjil genap awalnya hanya diberlakukan di empat jalan protokol di Jakarta,yakni Jalan MH Thamrin, Jenderal Sudirman dan Gatot Subroto. Namun saat ini wilayahsistem ganjil genap meluas, meliputi kawasan Rasuna Said, Bundaran Patung Kuda,Simpang Bank Indonesia, Simpang Sarinah, Bundaran HI, Simpang Imam Bonjol,Bundaran Senayan, Simpang CSW, dan Simpang Kuningan.

Selainitu sistem ganjil genap akan diberlakukan tidak hanya di jalur arteri, tetapijuga diberlakukan di ruas Jalan Tol Cikampek-Jakarta. Perluasan wilayah sistemganjil genap dilakukan karena jumlah volume kendaraan pribadi di Jalan TolCikampek arah Jakarta semakin bertambah. Pengaturan kendaraan akan dilakukan diruas jalan tol paling padat yaitu Tol Bekasi Barat-Cawang. Melihat haltersebut, penulis akan menganalisi dampak yang muncul dari perluasan wilayahganjil genap di Jakarta (detiknews.com, 2017).1.

2  PermasalahanSaatpemerintah akan memperluas sistem ganjil genap dalam upaya mengurangi kemacetandi Jakarta, maka akan muncul dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu,dampak perluasan wilayah dari kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dilihatapakah memberikan perubahan signifikan atau sebaliknya. Rumusan masalah yangdapat di analisis melalui penulisan ini adalah: Bagaimanadampak dari perluasan wilayah kebijakan sistem ganjil genap dalam upayamengurangi kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta?  BAB IILANDASANTEORI2.

1  Definisi Kebijakan PublikKemacetanlalu lintas yang terjadi di Jakarta menyebabkan pemerintah kota setempat mengeluarkankebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya kebijakanpublik yang dibuat dan diterapkan maka masyarakat harus menaati danmelakukannya sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Padadasarnya terdapat berbagai definisi kebijakan publik. Definisi yang berbedadisebabkan oleh latar belakang ahli yang berbeda-beda. Tetapi, pendekatan danmodel yang digunakan para ahli pada akhirnya akan menentukan bagaimanakebijakan publik hendak didefinisikan.MenurutCharles O.

Jones (dalam Winarno, 2002: 14), istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktiksehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yangberbeda. Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002: 15), kebijakan publikdidefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. MenurutJames E. Anderson (dalam Hutabarat, 2005: 14), kebijakan publik adalahkebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabatpemerintah. Menurut Thomas R. Dye (dalam Hutabarat 2005: 14) kebijakan publikadalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Secaraumum dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yangdirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah dan aturan tersebut harus ditaati olehseluruh lapisan masyarakat dan setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikansanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya.   2.2  Teori ManajemenUntukmencapai tujuan dari kebijakan publik yang akan diterapkan, pemerintah perlumenggunakan teori manajemen agar kebijakan tersebut lebih terarah ketika akandiimplementasikan. Manajemenadalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan,pengorganisasian, penggerakan dan pengandalian atau pengawasan yang dilakukanuntuk menentukan dan mencapai tujuan yang sudah disepakati. MenurutDrs. Oey Liang Lee (dalam Arif dan Zulkarnain, 2008: 236), manajemen adalahseni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan danpengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang sudahditetapkan. Secara singkatnya, Horold Koontz dan Cryil O’donnel (dalam Arif danZulkarnain, 2008: 236) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu usaha untukmencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Ketikapemerintah DKI Jakarta mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi permasalahan danmenjadikan keputusan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang diimplementasikankemudian setelah mengimplementasikan kebijakan tersebut  pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi,maka pemerintah telah melakukan teori manajemen yang ada.

Teorimanajemen menjadi penting ketika pemerintah mengimplementasikan sebuahkebijakan, karena dengan adanya teori manajemen kebijakan tersebut akan lebihterorganisir dan dapat mencapai tujuan secara efektif. 2.3  Teori Manajemen Lalu LintasMenurutHills (dalam Setijadji, 2006: 57) manajemen lalu lintas adalah bagian darirekayasa (transportasi engineering) dimana teknik lalu lintas digunakan untuk mengelolasistem prasarana lalu lintas (termasuk terminal dan stasiun antar moda)sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara efektif, dengan memperhatikanaspek-aspek seperti: keamanan, kenyamanan, ekonomi, dan lingkungan.  Sedangkanmenurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), manajemen lalu lintas adalahpengelolaan dan pengendalian lalu-lintas dengan melakukan optimasi penggunaansarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan saranapenunjangnya sekarang maupun yang akan direncanakan.

Manajemenlalu lintas memanfaatkan sistem jaringan jalan dengan menampung lalu lintassebanyak mungkin, memperhatikan kapasitas lingkungan, memberikan prioritasuntuk kelompok yang membutuhkan, dan memperhatikan usaha untuk menjagakecelakaan lalu-lintas seminimum mungkin (Tjahjono, 1997). Manajemenlalu lintas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi saat ini dan dimasa yang akan datang dengan cara mengefisiensikan pergerakan orang ataukendaraan dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan kepada angkutanumum, perundang-undangan dan operasional sistem transportasi. (Departemen PU,1997)Denganditerapkannya manajemen lalu lintas maka jumlah dari total arus kendaraan akanberkurang dan kecepatan kendaraan akan meningkat. Manajemen lalu lintas pentinguntuk diterapkan pemerintah DKI Jakarta sebagai salah satu indikator dalamupaya mengurangi kemacetan yang terjadi. Lalu denganadanya sistem ganjil genap ini pemerintah secara tidak langsung sudah menerapkanteori manajemen lalu lintas dimana pemerintah berupaya untuk mengurangikemacetan dengan menggunakan kebijakan tersebut sehingga akan terjadikelancaran lalu lintas yang menjadi tujuan dari manajemen lalu lintas.       BAB IIIANALISIS DAN ARGUMENTASI3.1  Sistem Ganjil Genap Sebagai InstrumenKebijakan PublikKebijakansistem ganjil genap adalah sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintahDKI Jakarta untuk membatasi jumlah kendaraan sebagai upaya untuk mengurangi kemacetandi beberapa titik ruas jalan di Jakarta. Pengendalian lalu lintas denganmenerapkan sistem ganjil genap merupakan kegiatan transisi sebelum kebijakansistem jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP) diterapkan.

Kebijakanini secara teknis membatasi kendaraan dengan memperbolehkan kendaraan denganplat nomor ganjil melintas pada tanggal ganjil dan kendaraan dengan plat nomorgenap melintas pada tanggal genap. Penentuan ganjil genap adalah pada angka terakhirnomor polisi kendaraan, angka nol dianggap angka genap. Tetapi kebijakan initidak berlaku untuk kendaraan Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pejabat LembagaTinggi Negara (plat RI beserta pegawai), pemadam kebakaran, mobil ambulans danangkutan umum (berplat kuning). Sistem ganjilgenap diberlakukan pada hari Senin-Jum’at, untuk pagi hari akan dimulai padapukul 07.

00 WIB hingga 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtudan Minggu serta hari libur nasional.Sistem ganjilgenap diterapkan karena proporsi jumlah kendaraan dengan plat nomor ganjil danplat nomor genap relatif seimbang, dengan persentase 50,05 persen untuk platganjil dan 49,95 persen untuk plat genap. Sehingga jika kebijakan ini berjalanefektif maka kemacetan yang terjadi diruas jalan tertentu di Jakarta akanberkurang. (Republika.com). Sistemganjil genap merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem 3 in 1 yang sudahdihapus oleh pemerintah DKI Jakarta karena dinilai tidak efektif dalam upayamengurangi kemacetan yang terjadi. Ruas jalan yang menerapkan sistem ganjilgenap terdiri atas Jalan Merdeka Barat, Jalan M.

H. Thamrin, Jalan JendralSudirman, Jalan Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Jendral Gatot Subrotomulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jalan H.R Rasuna Said padajalur jalan umum.

Dalamimplementasinya, sistem ganjil genap lebih mudah untuk mendeteksi pelanggaran.Karena hanya perlu melihat nomor akhir dari plat kendaraan, tanpa perlu melihatke dalam mobil untuk menghitung jumlah penumpang seperti saat kebijakan 3 in 1masih berlaku. Kebijakanganjil genap ini juga memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksinya berupadenda maksimal Rp 500.000 jika melanggar aturan ganjil genap dan berupa ancamanpidana maksimal dua bulan jika mencurangi kebijakan ganjil genap dengan carajual beli plat nomor palsu. 3.2  Dampak Perluasan Wilayah Ganjil GenapPemerintahDKI Jakarta akan memperluas wilayah dalam menerapkan kebijakan sistem ganjilgenap.

Jika hal ini terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadipengurangan tingkat kemacetan di Jakarta karena jumlah kendaraan yang memilikiplat nomor ganjil dan plat nomor genap seimbang. Denganproporsi yang seimbang maka jumlah kendaraan yang akan turun ke jalan protokoldi Jakarta dapat melewatinya secara bergantian sesuai dengan tanggal yangberlaku sehingga tidak akan terjadi penumpukan kendaraan di jam-jam tertentu. Ketikapemerintah semakin memperluas wilayah sistem ganjil genap, maka masyarakat akanberalih ke kendaraan umum saat akan melintasi daerah yang terkena sistem ganjilgenap tetapi kendaraan yang dimiliki tidak berplat nomor sesuai  dengan tanggal hari itu.

Saatini pemerintah memperluas sistem ganjil genap ke daerah Jalan Rasuna Said. PemerintahDKI Jakarta berencana untuk mempermanenkan sistem ganjil genap di Jalan RasunaSaid seperti di Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. Perluasan sistem ganjilgenap juga diterapkan di beberapa kawasan tertentu seperti di area pembangunan light rail transit (LRT) dari Cawangsampai Jalan Rasuna Said, akan tetapi sistem ganjil genap di daerah ini masih belumpermanen. Pemerintahberencana akan menguji sistem ganjil genap di ruas Jalan Tol Cikampek-Jakartakarena volume kendaraan yang ada di ruas jalan tersebut terus mengalamipeningkatan dan telah mencapai titik serius dan perlu untuk segera mendapatkansolusi yang dapat mengatasinya. Tetapi,semakin banyak wilayah yang menerapkan sistem ganjil genap maka terdapat jugadampak negatifnya. Akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan baru karena denganadanya kebijakan ini akan membuat masyarakat kalangan atas terdorong untukmembeli mobil baru dengan plat yang berbeda dengan plat kendaraan yang dimilikisekarang.

Sehingga ketika ingin melewati kawasan ganjil genap, maka akanmenggunakan kendaraan berplat sesuai dengan tanggal hari itu. Selainitu akan terjadi peningkatan penggunaan plat nomor kendaraan palsu. Penerapankebijakan ini akan menjadi tekanan bagi sebagian orang yang hanya memiliki satukendaraan mobil dengan plat ganjil maupun genap. Solusi dalam mengatasi masalahtersebut adalah dengan memasang plat kendaraan palsu.

Lalubanyak masyarakat yang akan menghindari ruas jalan yang terkena sistem ganjilgenap dengan cara mencari jalan alternatif untuk mencapai tempat tujuan jikakendaraan yang dimiliki mempunyai plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggalhari itu. Hal ini membuat kemacetan hanya akan berpindah ke jalan alternatiftersebut. Olehkarena itu perluasan sistem ganjil genap memiliki kelebihan dan kekurangan.Salah satu kelebihannya adalah beberapa wilayah yang rentan kemacetan dapat berkurang.

Sedangkan kekurangannya, akan terjadi kemacetan dijalan alternatif sebagai caramasyarakat menghindari wilayah yang terkena sistem ganjil genap.  BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN4.1  KesimpulanBerdasarkanpembahasan yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampakpositif dan negatif ketika pemerintah memperluas wilayah sistem ganjil genap. Darisegi dampak positif, masyarakat akan beralih ke transportasi umum ketikakendaraan yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan saat akan melewati ruasjalan sistem ganjil genap, sehingga tingkat kemacetan beberapa ruas jalan diJakarta akan berkurang.

Semakin banyak ruas jalan yang rentan akan kemacetanditerapkan sistem ganjil genap, maka upaya pemerintah mengurangi kemacetan diJakarta akan berhasil. Sedangkan dari dampak negatif, akan banyak plat nomorpalsu dan perpindahan lokasi kemacetan. 4.2  SaranPemerintahharus meningkatkan kualitas dan ketersediaan transportasi yang memadai agardapat menjadi pilihan utama bagi para pengguna kendaraan mobil pribadi untukberpindah moda transportasi. Perluasan sistem ganjil genap memang memberikandampak positif dalam upaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun, kebijakanini bukan kebijakan yang efektif untuk diterapkan dalam jangka panjang.Sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk mencari solusi terbaik danmembuat kebijakan lain sebagai pengganti kebijakan sistem ganjil genap ketikasistem ini sudah tidak efektif untuk mengurangi kemacetan.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out